IPW: Golput Pilkada 2020 Diperkirakan Hingga 40 Persen
Herry Barus
Selasa, 01 Desember 2020 - 08:00 WIB

Thepresidentpost.id - Jakarta - Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang akan berjalan aman dan lancar. Potensi konflik dikhawatirkan hanya akan terjadi di beberapa wilayah di Papua. Sementara jumlah golput dalam Pilkada 2020 ini diperkirakan mencapai 30 hingga 40 persen.
Dari pemantauan Ind Police Watch (IPW), sebagian besar petahana akan memenangkan Pilkada 2020, dengan perolehan suara di atas 55 persen. Sementara jagonya PDIP di Kota Medan dan Surabaya diprediksi akan menderita kekalahan, dengan perolehan suara hanya 30 hingga 40 persen.
“IPW melihat bahwa tidak ada alasan untuk menunda Pilkada 2020. Ada lima alasan kenapa Pilkada 2020 tidak perlu ditunda. Pertama, tidak ada jaminan kapan pandemi Covid 19 berakhir. Kedua, situasi keamanan di berbagai daerah, terutama yang melaksanakan pilkada sangat kondusif. Ketiga, tidak akan terjadi kerumunan massa yang mengkhawatirkan karena pengaturan jam kedatangan para pencoblos sangat ketat. Keempat, kekhawatiran munculnya klaster baru diperkirakan tidak akan terjadi, mengingat para pencoblos adalah warga sekitar, dengan tingkat partisipasi 60 hingga 70 persen, sementara para saksi yang hadir akan mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Kelima, pilkada serentak juga akan membuat perekonomian di daerah menggeliat. Sebab sedikitnya ada sekitar Rp 20 triliun dana berputar, mulai dari dana politik para calon kepala daerah hingga dana APBD dan APBN yang dikucurkan pemerintah, “ ujar Neta S Pane Ketua Presidium Ind Police Watc, Selasa (1/12/2020)
Anggaran Pilkada 2020 yang semula disiapkan pemerintah sebanyak Rp 15,23 triliun, sudah mendapat tambahan anggaran APBN sebanyak Rp 4,77 triliun, sehingga totalnya Rp 20,4 triliun. Penambahan itu untuk membiayai anggaran protokol kesehatan pada saat Pilkada dilakukan.
Jumlah ini masih ditambah lagi dengan dana dari biaya politik para seluruh calon yang diperkirakan lebih dari Rp 5 triliun. Sebab itulah IPW menilai tidak ada alasan untuk menunda Pilkada 2020.
Baca Juga
- 9 Reasons to Invest in Kota Jababeka with Profit Potential
- President Prabowo Attends D-8 Summit in Egypt
- Gov’t to Continue Disbursing Rice Assistance
- President Jokowi Inaugurates Soedirman National Defense Central Hospital
- After Putin, It's Now the Turn of British and Dutch PMs to congratulate Prabowo
Berita Lainnya
Business 24/12/2024 10:12 WIB
PT VOK Electrical Appliance Indonesia Officially Builds Factory in Kendal Special Economic Zone (KEK)
PT VOK Electrical Appliances Indonesia officially held a groundbreaking ceremony for its new factory in Kendal Special Economic Zone (KEK), Central Java. The deputy government of Kendal Regency, Head…
Economy 24/12/2024 08:15 WIB
PT Matahari Tire Indonesia, China's No. 1 Tire Manufacturing Company Officially Operates in Kendal SEZ
PT Matahari Tire Indonesia, a subsidiary of Zhongce Rubber Group Co Ltd (ZC Rubber) from China has officially started the operation of its new factory in Kendal Special Economic Zone, Central Java. The…
Science & Tech 24/12/2024 07:20 WIB
Minister of Industry Agus Denies Rumors that iPhone 16 Can be Bought on Pre-order
Minister of Industry Agus Gumiwang Kartasasmita strongly denied rumors that the iPhone 16 could be purchased for pre-order on Friday (20/12/2024). He said he had not received an investment proposal of…
Business 23/12/2024 15:19 WIB
Minister of Trade at the Launch of EPIC Sale
Minister of Trade, Budi Santoso together with Coordinating Minister for Economic Affairs, Airlangga Hartarto and Head of the National Food Agency (Bapanas), Arief Prasetyo Adi launched Every Purchase…
Travel 23/12/2024 15:12 WIB
Launch of Shopping in Indonesia Only (BINA) Discount Program 2024
Coordinating Minister for Economic Affairs, Airlangga Hartarto together with Deputy Minister of Trade, Dyah Roro Esti; Deputy Minister of SMEs, Helvi Moraza; Deputy Minister of Tourism, Ni Luh Puspa;…
Komentar