Waduh Gawat! Saham PGN Anjlok Gara-gara Sengketa Pajak, Kementerian BUMN Terpaksa Turun Tangan

Thepresidentpost.id - Jakarta - Persoalan pajak antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dengan Direktorat Jenderal Pahak (DJP) membuat saham PGAS anjlok tajam sebesar 6,95% ditengah laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menguat pada senin (4/1/2020).

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menjelaskan, sengketa ini bermula pada kasus pajak 2012 silam. Di mana saat peninjauan kembali di Mahkamah Agung, PGN telah dinyatakan menang.

Namun kemudian ada peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA), dan memutuskan memenangkan DJP.

"Sebelumnya sudah ada juga peraturan keluar dari direktur peraturan pajak bahwa objek pajak tersebut yang dipermasalahkan tersebut sebenarnya bukan lah objek pajak, ini sudah mereka akui sekitar 2014 - 2017," ujar Arya dalam keterangan di Jakarta (4/1).

Selama ini, Arya mengatakan PGN tidak mengutip pajak terhadap konsumen yang membeli gas. Hal ini berbeda jika seandainya PGN mengutip pajak dari konsumen dan tidak membayar pajak kepada negara.

"Karena memang bukan objek pajak sehingga PGN tidak mengutip pajak. Jadi ini bukan soal bayar pajak ya, tapi soal itu objek pajak atau bukan," ujarnya.

Untuk itu, Kementerian BUMN akan membicarakan hal ini dengan Kementerian Keuangan. Selanjutnya, Kementerian BUMN akan meminta PGN untuk melakukan langkah hukum berkelanjutan.

"Kami akan minta untuk PGN melakukan langkah - langkah hukum. Langkah ini misalnya melakukan langkah hukum PK 2 namanya, itu memungkinkan karena sudah diakui bahwa ini bukan objek pajak," kata Arya.

Ia optimistis persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik dan tidak akan membuat PGN rugi.

"Kita yakin di Kemenkeu akan mensupport kita juga untuk hal ini," ucapnya.