Anggaran Belanja Rp149,8 T, Presiden Ingatkan Menteri PUPR: Prosesnya Harus Transparan, Outcomenya Harus Berdampak Pada Pemulihan Ekonomi

Thepresidentpost.id - Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar total anggaran DIPA PUPR sebesar Rp149,8 triliun harus memiliki dampak signifikan dalam memberikan daya ungkit bagi ekonomi dan membuat sektor konstruksi nasional bergeliat kembali.

“Bergeraknya kembali sektor konstruksi bukan saja memberikan kesempatan kerja bagi para pekerja konstruksi tapi juga akan menggerakkan rantai pasok sektor konstruksi, memberikan multiplier effect yang luas bagi industri yang terkait dengan konstruksi,” jelas Presiden Jokowi seperti dikutip redaksi Thepresidentpost.id pada Sabtu (16/1/2021).

Selain itu, menurut Jokowi walaupun PUPR dituntut bekerja cepat dengan cara - cara smart shortcut, namun tetap tidak boleh mengabaikan prinsip GCG.

"Prosesnya harus benar harus transparan sesuai aturan dan juga yang paling penting outcomenya juga betul - betul dijaga agar memiliki dampak yang signifikan pada pemulihan ekonomi negara kita,” tandas Jokowi. 

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa sejak bulan Oktober 2020 telah melaksanakan tender seleksi dini untuk 3.175 paket dengan nilai total Rp38,6 triliun. 

Hal ini menururnya dilakukan dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran 2021 dan diharapkan dapat memperkuat serta percepat pemulihan ekonomi nasional.

“Dengan pembayaran uang muka terhadap kontrak yang baru ditandatangani pada pagi hari ini dan pembayaran termin multiyear kontrak lanjutan dari tahun 2021, kami perkirakan penyerapan anggaran kementerian PU PR hingga akhir Januari nanti akan mencapai Rp14,8 triliun atau sebesar 9,9% dari total pagu DIPA PUPR sebesar Rp149,8 triliun,” jelas Menteri Basuki.

Kemudian, hingga 15 Januari 2021, telah dilaksanakan proses tender sebanyak 1.991 paket senilai Rp14,6 triliun. 

"Adapun rinciannya yaitu 19 paket senilai Rp2,1 triliun telah selesai tender dan 982 paket senilai Rp12,5 triliun akan ditandatangani kontraknya secara serentak dan akan nantinya disaksikan langsung oleh Presiden," pungkas Basuki.