Soal Tanggung Jawab Kasus Kerumunan HRS, Mahfud MD: Siap Kang RK...Ridwan Kamil: Siap Pak Mahfud, Mohon Maaf Jika Tak Berkenan

Thepresidentpost.id - Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Md dan Gubernur Jawa Barat saling berbalas pernyataan di sosial media miliknya terkait kasus kerumunan Habib Rizieq Shihab (HRS) beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, Ridwan Kamil menmpersoalkan statement Mahfud MD yang memperbolehkan massa untuk menjemput HRS dibandara Soekarno Hatta pada 10 November lalu merupakan awal mula atau pemicu munculnya rentetan kasus kerumunan HRS.

Bahkan RK sapaan Gubernur Jabar tersebut meminta Mahfud turut bertanggung jawab atas kasus kerumunan yang terjadi.

Komentar RK langsung dibalas oleh Mahfud dengan menyatakan siap bertanggungjawab.

"Siap, Kang RK. Saya bertanggungjawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang. Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan," tulis @mohmahfudmd dilaman sosial media miliknya (16/12).

Menurut Mahfud kegiatan penjemputan Rizieq di bandara tersebut sudah berjalan tertib sampai Rizieq tiba di kediaman Petamburan.

"Diskresi pemerintah diberikan untuk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran dari bandara sampai ke Petamburan. Itu sudah berjalan tertib sampai HRS benar - benar tiba di Petamburan sore," kata Mahfud MD.

Sedangkan terkait kerumunan massa yang terjadi setelah Habib Rizieq tiba di Petamburan dan berlanjut di hari - hari selanjutnya, itu sudah bukan akibat dari pernyataannya lagi.

"Tapi acara pada malam dan hari - hari berikutnya yang menimbulkan kerumunan orang sudah di luar diskresi yang saya umumkan," tandasnya.

Tal lama berselang RK melalui @ridwankamil merespon jawaban Menkopolhukan tersebut. 

"Siap pak Mahfud. Pusat daerah hrs sama2 memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di Bandara yg sgt masif & merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan sprt halnya kami berkali - kali. Mengapa kepala daerah terus yg hrs dimintai bertanggung jawab. Mhn maaf jika tdk berkenan," cuit akun @ridwankamil (16/12).